DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo hari ini, 24 Oktober 2023. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik gabungan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap FB selaku Ketua KPK RI adalah penyidik gabungan (Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri)," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (24/10/2023). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi aduan dugaan nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Teradu dalam perkara ini ialah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polda Metro Jaya terus memeriksa saksi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Saksi yang diperiksa kali ini adalah pegawai Lembaga Antirasuah.

 "Diagendakan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dari pegawai KPK RI," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis (19/10/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah itu.

"Kami minta kepada Polda Metro Jaya agar proses hukumnya betul-betul dilakukan secara profesional untuk menghindari gejolak di tengah masyarakat," kata pemerhati kepolisian ini dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (8/10/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Juru bicara bidang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri meminta publik waspada penipuan mengatasnamakan staf Ketua KPK Firli Bahuri. Modusnya, meminta uang sumbangan atau bantuan kegiatan.

"KPK mendapat informasi adanya penipuan dengan mengaku sebagai staf Ketua KPK Firli Bahuri yang menghubungi para Kepala Daerah dan meminta sumbangan atau bantuan kegiatan, salah satunya yang sudah terjadi di wilayah Lampung," kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (12/8/2023). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 25 Juli 2023 bertambag. Total, ada sepuluh orang yang kini dimintai keterangan.

"Kami update info terakhir dari teman-teman, ada sekitar 10 orang yang sudah ada di Gedung Merah Putih KPK dan dalam permintaan keterangan oleh tim KPK," kata juru bicara bidang penindaan KPK Ali Fikri di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai modernisasi koperasi penting untuk menghapus permainan kotor. Namun, harus ada modal dan pengawasan yang kuat.

"Modernisasi koperasi yang sudah bertransformasi harus dibarengi dengan penguatan pengawasan, pembiayaan penjaminan, dan pengembangan SDM (sumber daya manusia) perkoperasian," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Rabu (12/7/2023). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik sebanyak 66 jaksa pada Jumat (7/7/2023). Mereka yang dilantik bakal bertugas di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK sebagai penyelidik dan penyidik.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan puluhan orang yang dilantik ini semuanya berasal dari Kejaksaan Agung. Mereka sebelumnya merupakan jaksa yang bertugas di KPK.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemetaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik para pejabat. Sebab, lembaga antirasuah ini menemukan bahwa masih banyak instansi strategis yang LHKPN pegawainya tidak sesuai profil.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, pengawasan internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai lemah. Hal ini terbukti dari kasus eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono serta mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan pencucian uang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tindakan koruptif di sektor politik masih memprihatinkan. Jual beli kursi pencalonan menjadi tantangan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Tantangan pemilu saat ini salah satunya politik transaksional. Adanya jual beli kursi pencalonan dan suara pemilih masih dominan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina pada 2011-2021 dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Informasi itu diulik dengan memeriksa dua saksi pada Selasa (4/7/2023).

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait masih terkait dengan proses pengadaan LNG yang diduga dalam pengadaan tersebut ada prosedur yang tidak dilakukan sebagaimana ketentuan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (6/7/2023). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu pegawai di bidang administrasi memotong anggaran perjalanan dinas rekannya hingga menyebabkan kerugian keuangan negara Rp550 juta. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa menjelaskan bahwa hal tersebut awalnya diungkap oleh atasan dan tim kerja pegawai. Oknum itu diduga melakukan pemotongan anggaran dengan kurun waktu 2021-2022. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memidanakan terduga pelaku pungutan liar (pungli) dengan nilai total hingga Rp4 miliar di rumah tahanan (rutan) KPK. 

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur memastikan bakal mendorong upaya pemidanaan terhadap oknum pegawai tersebut, kendati apabila harus ke penegak hukum lain. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (rutan) Lembaga Antirasuah. Pelakunya mesti diproses hukum.

"Mendorong adanya upaya penegakan hukum yang tidak terbatas etik, namun juga harus dibawa ke ranah pidana," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Selasa (20/6/2023).